Sekali Lagi Oposisi Berupaya Pemakzulan Presiden Korsel

Pemungutan suara parlemen Korea Selatan untuk pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada Sabtu (7 Desember 2024) gagal, karena mayoritas anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai penguasa, memboikot pemungutan suara. Inisiatif oposisi untuk melengserkan Yoon masih berlanjut, meskipun upaya terbarunya juga dihadang boikot PPP.

Gagalnya Pemakzulan

• Alasan Kegagalan: Syarat pemakzulan, yaitu dukungan dua pertiga anggota parlemen (minimal 200 suara dari total 300), tidak terpenuhi.

• Boikot PPP: Hanya tiga dari 108 anggota PPP yang ikut pemungutan suara, setelah Presiden Yoon meminta maaf dan menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri lebih awal.

• Reaksi Politisi: Beberapa anggota parlemen menangis saat rekan-rekannya memboikot pemungutan suara, sementara oposisi bersumpah untuk terus mengajukan mosi pemakzulan.

Protes dan Tuntutan

• Dukungan Publik: Menurut jajak pendapat, tiga perempat warga Korea Selatan mendukung pemakzulan, sementara tingkat persetujuan terhadap Yoon turun menjadi 13%.

• Aksi Demonstrasi: Puluhan ribu demonstran menyuarakan tuntutan pemakzulan di luar gedung parlemen, meskipun terdapat kekecewaan akibat gagalnya pemungutan suara.

Kontroversi dan Tindakan Yoon

• Deklarasi Darurat Militer: Sebelumnya, Yoon mengumumkan darurat militer yang kemudian dicabut oleh parlemen. Langkah ini menimbulkan kritik dan protes massal.

• Penangkapan Pengkritik: Yoon memerintahkan penangkapan pemimpin partai, termasuk Han Dong-hoon, yang menuduhnya menggunakan darurat militer untuk kepentingan politik.

Dampak Gagalnya Pemakzulan

• Kemungkinan Pemungutan Suara Berikutnya: Meskipun gagal, pemungutan suara untuk pemakzulan mungkin dilakukan kembali dalam waktu dekat, menunggu sikap anggota parlemen.

• Peran Mahkamah Konstitusi: Jika usulan pemakzulan disetujui, keputusan akhir akan ada di tangan Mahkamah Konstitusi, yang jika mendukung akan mengadakan pemilihan umum dalam 60 hari.

Sejarah Darurat Militer di Korea Selatan

• Kritik Terhadap Penggunaan Darurat Militer: Kasus Yoon mengingatkan pada penyalahgunaan darurat militer dalam sejarah Korea Selatan, yang sering kali dipandang sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan politik.

Meskipun proses pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol menghadapi hambatan, dinanti-nantikan apakah oposisi dapat mencapai dukungan yang cukup untuk menggulingkannya dalam percaturan politik yang terus berkembang.

(Sumber: BBC).